Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan

cosmogov
Website

Published by Universitas Padjadjaran

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.

Arjuna Subject : -

Articles 22 Documents

1 2 3

Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2015)" : 22 Documents clear

IMPLEMENTATION POLICIES ENHANCING HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN THE DISTRICT PANDEGLANG PROVINCE BANTEN Tauficurokhman, Tauficurokhman
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Tujuan penelitian adalah membahas implementasi kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan dengan program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan informan penelitian menggunakan purposive sampling technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif yang dikembangkan dengan analisis triangulasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten mencakup pengorganisasian, penafsiran, dan penerapan. Aktivitas pengorganisasian, penafsiran, dan penerapan kebijakan peningkatan IPM tersebut secara kondisional dan fungsional dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan

KOMUNIKASI POLITIK KONTEMPORER INDONESIA Redjo, Samugyo Ibnu
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Dipahami bahwa kekuasaan yang terpusat cenderung korup, begitu pula menyalahgunakan kewenangannya, baik hal itu dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok elit penguasa, dan kondisi seperti ini menyebabkan ketidakberdayaan dan ketidakpercayaan warganegara terhadap pemerintahan. Untuk meminimalisir kondisi tersebut, salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun komunikasi politik yang mengedepankan prioritas opini yang penting untuk dikembangkan. Hal ini juga menegaskan adanya keterwakilan rakyat atas masalahmasalah yang ia hadapi, sehingga muncul simpati publik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Dalam artikel ini dibahas bagaimana kegagalan komukasi politik sering terjadi sehingga membuat hubungan antara yang-memerintah (pemerintah) dan yang-diperintah (masyarakat) menjadi tidak terjalin dengan baik, dan isu-isu apa saja yang seringkali mengemuka dalam wacana komunikasi politik kontemporer di Indonesia saat ini

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH KONFLIK SOSIAL AKIBAT PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE (Studi pada Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede) Arofah, Elmina; Nazsir, Nasrullah; Hanapiah, Pipin
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana proses penyelesaian konflik sosial yang dilakukan oleh SAMSAT Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi antara Pemerintah dan Orang Terkena Dampak (OTD) Pembangunan Waduk Jatigede akibat adanya pembangunan Waduk Jatigede. Permasalahan utama yang menjadi pemicu konflik sosial ini adalah masalah ganti rugi pembebasan lahan, relokasi penduduk, dan relokasi situs budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa SAMSAT menyelesaikan konflik sosial dengan menggunakan strategi pemecahan masalah. SAMSAT melakukan upaya penciptaan kerjasama, penciptaan keseimbangan kekuatan, dan upaya penciptaan Perceived Common Ground (PCG) di antara Pemerintah dan OTD pembangunan Waduk Jatigede dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES KEBIJAKAN Mariana, Dede
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Teori kebijakan era tahun 60-an lebih memandang proses kebijakan dari perspektif administrasi publik. Proses kebijakan dipandang linear dan mekanistik. Sementara, partisipasi masyarakat hanya dipandang sebagai formalitas bagi legitimasi kebijakan. Selama ini, partisipasi cenderung dimaknai secara kuantitatif (hanya dihitung dari jumlah partisipan atau jumlah organisasi masyarakat yang dilibatkan). Padahal, proses kebijakan akan jauh lebih bermakna sebagai proses demokrasi manakala partisipasi diperluas sebagai kesempatan bagi seluruh warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara argumentatif. Artikel ini menjelaskan bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, yakni melalui pendekatan struktural dengan mengadvokasikan berbagai instrumen hukum dan kelembagaan yang memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan pendekatan sosiokultural melalui proses pendidikan, pengorganisasian, dan pendampingan masyarakat

POLRI DALAM PUSARAN PENILAIAN PUBLIK Muradi, Muradi
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Setelah Polisi lepas dari militer, banyak masalah yang menghambat responsivitas polisi didalam mewujudkan polisi yang profesional dan demokratis, yang datangnya tidak hanya dari luar, namun Â juga dari persiapan di dalam. Terdapat dugaan yang muncul bahwa reformasi di internal polisi akan dinilai sukses ketika tuntutan memisahkan diri dari militer terealisasi. Namun, tantangan sebenarnya yang dihadapi kepolisian di era transisi demokrasi justru lebih kompleks. Artikel ini menjelaskan apa saja masalah yang dihadapi kepolisian di era transisi demokrasi dan bagaimana konteksnya di Indonesia. Artikel ini juga memberikan pendapat dari masyarakat bagaimana mengelola integrasi dari kepolisian nasional sebagai sebuah institusi agar mendapatkan respon positif dari masyarakat, dan secara individu, para anggota polisi dapat secara aktif ikutserta dan bertanggung-jawab dalam mengelola pendapat yang baik dari masyarakat

PROBLEMATIKA PELAKSANA TUGAS (PLT) DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAHAN (PRA DAN PASCA PILKADA SERENTAK) Deliarnoor, Nandang Alamsah
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Tulisan ini menggambarkan tentang masalah yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia, yaitu mengenai permasalahan pelaksana tugas (plt) dalam masa transisi pemerintahan nanti (pra dan pasca Pilkada serentak). Pilkada serentak menjadi suatu permasalahan ketika adanya kekosongan jabatan Kepala Daerah definitif yang nantinya akan diganti oleh pelaksana tugas, menjadi masalah karena ada beberapa daerah yang akan dipimpin oleh plt selama kurang lebih dua tahun. Kewenangan plt yang terbatas akan mengakibatkan terhambatnya roda pemerintahan, sehingga perlu diatur peraturan yang tegas mengenai plt, baik itu berkaitan dengan wewenangnya maupun perlindungan hukumnya. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan kualitatif yang dikaji secara holistik kontekstual progresif. Holistik digunakan karena peraturan-peraturan yang ada maupun yang akan dibuat harus dikaji titik tautnya dengan peraturan dan aspek-aspek yang lain, terutama untuk melihat apakah kelemahan dan kekuatan peraturan yang ada ketika diimplementasikan pada kondisi nyata. Perlu adanya kepastian hukum mengenai plt, agar roda pemerintahan tidak terhambat. Pengaturan mengenai plt bisa dilakukan melalui Diskresi atau PP dari UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

HAKEKAT ILMU PEMERINTAHAN (Kajian Secara Filsafat) Karniawati, Nia
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Terdapat perbedaan pandangan dari beberapa ahli tentang apa itu, objek, kajian dari Ilmu Pemerintahan. Pada umumnya, Ilmu Pemerintahan dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan pemerintah dengan yang diperintah. Kajian secara filsafat ini mencoba menjawab itu semua. Dengan melihat Ilmu Pemerintahan melalui landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi akan diperoleh kahekat dari Ilmu Pemerintahan secara utuh

MODERNISASI POLITIK SISTEM PEMERINTAH KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SAMISAKE (SATU MILYAR SATU KECAMATAN) Umar, Fachrori
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Konsekuensi otonomi daerah adalah munculnya persoalan seputar relasi peran antara Gubernur (pemerintah provinsi) dengan Bupati/Walikota (pemerintah kabupaten/kota). Peran dan fungsi Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat selama ini dinilai masih lemah, terutama dalam melakukan koordinasi dan kontrol terhadap Bupati dan Walikota. Provinsi Jambi mencanangkan Program Samisake, dengan harapan, melalui pelaksanaan Program Samisake ini dapat membantu masyarakat miskin di seluruh Provinsi Jambi. Realisasi beberapa Program Samisake dinilai masih sangat minim, disebabkan juga karena adanya ketidaksesuaian pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan Â pedoman, arah, dan target yang telah disepakati dalam pelaksanaan Program Samisake. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menunjukkan model otoritas inklusif yang tidak sempurna. Model ini berkembang dalam keadaan yang rumit dimana interaksi yang terjadi sarat dengan interkoneksi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tumpang tindih. Tidak adanya relasi vertikal yang jelas menjadikan pola hubungan kerjasama juga kental akan sifat partnership/kemitraan. Karakter partnership dalam kasus Samisake terlihat dari adanya persepsi hubungan kerjasama dan bersifat setara dimana tiap-tiap unit pemerintah daerah membangun kesepakatan secara bersama-sama untuk melaksanakan Program Samisake dalam rangka mewujudkan masyarakat Jambi yang sejahtera dan berdaya secara ekonomi dan sosial.

KONSISTENSI ANTARA PROGRAM PARTAI DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG (2011â2015) Kartini, Dede Sri; Mulyawan, Rahman; Saefulrahman, Iyep
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Visi misi Kepala Daerah terpilih yang pada umumnya diusung oleh partai politik, secara otomatis menjadi visi misi yang nantinya diturunkan ke dalam program-program pemerintah daerah yang bersangkutan selama periode pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi antara program partai politik Golkar yang mengusung Bupati Kabupaten Bandung periode 2010-2015 dengan program-program pemerintah daerah. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat misi dari Bupati Kabupaten Bandung yang tidak dapat diturunkan kedalam produk kebijakan publik dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, selain itu kebijakan-kebijakan pada tahun tertentu tidak mencerminkan aspek pelayanan sebagai salah satu dari fungsi pemerintahan. Program partai belum sepenuhya konsisten dapat diturunkan kedalam kebijakan, karena misi yang dibuat partai belum operasional. Untuk itu, partai pemenang sebaiknya mengawal kebijakan-kebijakan kepala daerahnya

KEBIJAKAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI UNTUK PAPUA Rivai, Ardian Bakhtiar
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Sudah jelas bahwa kebijakan afirmasi merupakan dukungan untuk kaum minoritas di negeri ini agar mereka mendapatkan akses terhadap pendidikan. Namun demikian, setelah tahun 2011, Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa perguruan tinggi dari etnis minoritas dan daerah pinggiran. Salah satu strategi yang dilakukan adalah meningkatkan mahasiswa Papua mengakes pendidikan melalui kebijakan afirmasi di universitas negeri di bawah kementerian pendidikan. Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana memahami secara komprehensif kebijakan afirmasi di Indonesia akan lebih baik jika kita bisa mempelajarinya dari pengalaman di perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat yang telah mengaplikasikan kebijakan afirmasi pada perguruan tinggi sejak lama

Page 1 of 3 | Total Record : 22

1 2 3

Filter by Year

2015 2015

Filter By Issues

All Issue Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA